Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDIP Puan Maharani (kiri) seusai pembukaan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, Jumat (23/2). Dalam rakernas tersebut PDI-P telah memutuskan mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden periode 2019-2024.
JAKARTA, - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi partai dengan elektabilitas masih tertinggi berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terbaru.
Elektabilitas PDI-P mencapai 21,7 persen, unggul dari Golkar 15,3 persen, dan Gerindra 14,7 persen.
Namun, dalam pemilih partai PDI-P ikut menyoroti isu yang sempet mencuat, yakni disebutnya politisi PDI-P dan juga putri dari Megawati Soekarno Putri yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana hasil korupsi proyek e-KTP oleh Setya Novanto.
"Meskipun belum sebuah kebenaran, tapi isu ini cukup menghantam PDI-P, bisa jadi rakyat tidak percaya lagi dan tak memilih PDI-P " ujar Peneliti LSI, Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei LSI, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Berdasarkan survei LSI, dari total pemilih PDI-P, sebanyak 10,7 persen diantaranya memutuskan untuk tidak memilih PDI-P karena adanya isu tersebut.
Adapun 77 persen pemilih PDI-P tetap memilih PDI-P meski ada isu tersebut. Sementara sisanya 12,3 persen tidak menjawab.
Meski 77 persen memutuskan untuk tetap memilih, namun angka 10,7 persen dinilai oleh LSI sebagai angka uang signifikan.
Walaupun demikian, elektabilitas PDI-P tetap menjadi paling atas diantara partai lain. Penyebabnya berkat Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan hasil survei LSI, sebanyak 65 persen responden menilai Jokowi terasosiasi paling kuat dengan PDI-P.
"PDI-P masih punya capres yang kuat sehingga masyarakat masih menginginkan PDI-P," kata dia.
Survei LSI Denny JA dilakukan dengan wawancara tatap muka 1.200 responden menggunakan kuesioner pada 28 April - 5 Mei 2018.
Metode samplingnya, yakni multistage random sampling. Sementara itu margin of error plus minus 2,9 persen.
Dibantah
Seperti yang dikutip dari media LiputanIndonesia.co.id, Novanto sebelumnya menyebut ada uang hasil korupsi proyek e-KTP yang mengalir ke Puan dan Pramono.
Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat.
"Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka," kata Setya Novanto kepada majelis hakim.
Baik Pramono maupun Puan membantah pernyataan Novanto. Begitu pula dengan Made Oka, hingga membuat masyarakat menuai tanda tanya besar.
Dalam kasus ini Divisi Koordinasi JCW Candra Soehartawan S.H, angkat bicara, " KPK harus berani menindak tegas karena aliran dana pencucian uang tersebut sudah terjadi kepada Puan Maharani." Ujarnya saat ditemui dikantornya usai rapat.
Lanjutnya "KPK harus berani menangkap dan menindak tegas Puan dan Pramono yang digadang gadang kebal hukum karena Jokowi Presidennya, karena bisa menjadi hilang kepercayaan masyarakat kepada PDI-P " Tutup Candra yang juga aktivis Surabaya. (Red)